Pengumuman Untuk Seluruh Anggota RPI

Oleh: Administrator RPI | Tanggal : September 20, 2020



Kepada, Yth. Seluruh Anggota RPI/DPP/DPW RPI
di Tempat

Semoga semua Anggota Rumah Produktif Indonesia dalam keadaan sehat, produktif, Aamin.

Dengan semangat melaksanakan Motto RPI; belajar, berkawan dan berbahagia. Kami dari struktural website RPI/tim redaksi mengajak kepada seluruh Anggota baik perwakilan pusat, wilayah dan luar negeri untuk bisa mengirimkan tulisannya baik dalam kategori berita, opini, cerpen, puisi, dan lainnya untuk diterbitkan di website RPI minimal 1 postingan dalam sehari.

Sebelum melakukan postingan dipersilahkan untuk melakukan update data profil author seperti nama, biografi dan foto diri. Terimakasih.

Tim Redaksi.


Tags: , , ,

Administrator RPI

Bio:

Pengelola website dari rumah produktif indonesia.

Related Posts


3 Comments

  1. Maslan Adam

    September 20, 2020 at 10:05 am

    Nama. : Maslan Adam
    TTL. : Tuada, 18 Juni 1986
    Agama. : Islam
    Alamat. : Desa Tuada, Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara

    Reply
  2. La Omy La Tua (Tommy)

    September 20, 2020 at 1:53 pm

    Jadikanlah Tinta Penamu Matahari Penerang Bumi

    Reply
  3. La Omy La Tua (Tommy)

    September 20, 2020 at 1:58 pm

    Menurut Ketua LPKN Indonesia Timur
    Indikator Transparansi Pada Pemerintah Desa Mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Desa Dan Dana Desa

    Luwuk Banggai Sulteng, pilarindonesiatimur.com,

    Foto Istimewa : Ketua LPKN Indonesia Timur (Tommy.TB)

    Luwuk Banggai Sulteng, pilarindonesiatimur.com,
    Ketua LPKN Indonesia Timur (Lembaga Pemerhati Keuagan Negara) di Wilayah Indonesia Timur Menyampaikan tentang pengelolaan dana alokasi desa dan dana desa Yakni :

    Terdapat enam indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan suatu pemerintahan, yaitu:

    1. Indikator pertama, sistem pemberian informasi pada publik. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
    Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.

    2. Indikator kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straight forward and easy to apply” dan mudah dipahami oleh pengguna.

    3. Indikator ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).

    4. Indikator keempat, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

    5. Indikator kelima, tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.

    6. Indikator keenam, adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

    Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (information society) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

    Manakala keberadaan desa tidak sebagaimana uraian indikator di atas, maka Pemerintah Desa tersebut dapat dikategorikan tidak transparan atau tidak terbuka. Ditambah lagi manakala adanya petunjuk yang mengarah bahwa pembina desa, auditor desa, dan aparat penegak hukum terkesan turut serta menutup-tutupi dan melindungi Pemerintah Desa,

    Maka dapat dipastikan keadaan rakyat diabaikan, bahkan ada yang dalam tekanan, aset desa dan uang rakyat menjadi obyek penjarahan.

    Bila yang terjadi begitu, maka rakyat akan terpasung, tersandera, dan menjadi tidak tahu kemana dan kepada siapa harus bertanya, melapor, dan berlindung Sungguh Tragis. Tutup. **** Ketua LPKN Indonesia Timur La Omy (Tommy.TB).

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *