Menjadikan Pertanian Sebagai Salah Satu Ujung Tombak untuk Mensejahterakan Rakyat

Oleh: Maghdalena | Tanggal : September 26, 2020



Memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, 24 September 2020, ada sesuatu yang menggelitik dalam benak saya. Mencuat keluar berupa sebuah pertanyaan, sehingga menimbulkan sebuah diskusi pikiran yang cukup riuh.

Pertanyaan itu berbunyi seperti ini, Indonesia adalah negara agraria, lahan subur penghasil aneka hasil pertanian terhampar luas dimana-mana, namun mengapa rakyatnya belum sejahtera?

Saya mencoba membaca beberapa referensi tentang potensi alam bangsa ini yang bisa dimanfaatkan untuk lahan sawah, dan mengutip liputan6.com 4 Februari 2020 saya menemukan bahwa hasil verifikasi luas lahan sawah, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS)  pada 2019 lalu, pemerintah mencatat terdapat 7.463.948 hektar lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan untuk menanam berbagai hasil pertanian. 

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa pada tahun 2019, terdapat penambahan lahan tanah untuk sawah seluas 358 ribu hektar dari hasil penghitungan data tahun 2018 yang hanya 7,105 juta hektar.

Data tersebut mengundang pertanyaan baru di kepala saya, dengan potensi sedemikian besar, beberapa bahan pangan yang seharusnya bisa kita produksi sendiri, mengapa masih saja diimpor dari negara lain yang belum tentu memiliki kekayaan alam seperti bangsa kita?

Saya teringat sebuah seminar online yang saya ikuti dilaksanakan oleh CSPS UI bulan Juli lalu, yang bertajuk tentang Ketahanan Pangan.

Pada kesempatan tersebut hadir Bapak Lukmanul Hakim, staf khusus wapres RI bidang Ekonomi dan keuangan, yang memberikan pemaparan tentang ketahanan pangan. 
Ia menjelaskan bahwasanya ketika berbicara tentang ketahanan pangan, maka kita berbicara tentang empat pilar. Salah satu pilar utama yang patut menjadi perhatian yaitu ketersediaan pangan (food availability).

Berbicara pangan, kita tidak hanya berbicara tentang beras, tapi juga tentang segala sumber gizi (karbohidrat, protein , lemak, dll). Negara kita saat ini tengah mengalami tantangan berat dalam penyediaan ketiga sumber gizi ini. Problem ketahanan pangan yang terjadi akan bisa menyebabkan bangsa kita mengalami loss generation (kehilangan generasi).
Tiga dari 10 anak di Indonesia saat ini mengalami stunting (gagal gizi).  Menjadi tantangan bagi bangsa kita di masa yang akan datang ketika ke depan anak Indonesia hanya 70 persen saja yang kuat dan sehat secara fisik. Problem ketahanan pangan ini bukan hanya masalah negara, tapi juga permasalahan semua pihak.

Berbicara ketersediaan pangan. Saat ini kebutuhan di Indonesia terutama padi, jagung, kedelai, masih belum mampu tercukupi dengan produksi atau hasil dari dalam negeri sendiri. Masih harus diimpor dari negara lain. 

Lalu langkah apa yang bisa kita lakukan agar hasil pertanian di Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Agar bangsa kita dapat kembali mengulang kejayaan masa silam ketika kita pernah mengalami kedaulatan pangan. Sehingga rakyat bangsa ini bisa mencapai kesejahteraan yang merata? 

Mengutip republika.com, pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami kejayaan dan sempat diakui dunia karena bisa melakukan swasembada pangan beras. Namun sangat disayangkan pada saat ini, Indonesia termasuk negara yang banyak mengimpor bahan pangan.

Menurut hemat saya, pemerintah adalah pihak yang seyogyanya berperan utama untuk menghidupkan swasembada pangan di negeri ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar hasil pertanian Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri ini:

Pertama memberikan perhatian dan anggaran yang lebih besar bagi sektor pertanian. 
Data yang saya baca dari website resmi kementerian pertanian RI bahwa Anggaran Kementan sejak 2015 hingga sekarang memang terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2015 anggaran untuk sektor pertanian adalah yang tertinggi yaitu Rp 32.72 triliun. Kemudian pada 2016 turun jadi Rp 27.72 triliun, Rp 24.23 triliun (tahun 2017), Rp 23. 90 triliun (tahun 2018) dan Rp 21.71 triliun (tahun 2019), dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp 21,05 triliun. 

Kedua, menekan angka impor bahan pangan dari luar negeri, dan menggalakkan pemerataan sebaran hasil tani dan bahan pangan di seluruh daerah di Indonesia.

Ketiga, subsidi silang antar daerah surplus hasil pertanian dan minus hasil tani. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang padu antara kepala daerah yang satu dengan yang lainnya. 

Jadi, alih-alih mengimpor hasil tani dari negara lain, akan lebih baik jika daerah yang mengalami kelebihan hasil pertanian melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah yang jelas-jelas minus produksi bahan pangannya.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepedulian semua anak bangsa dalam memajukan sektor pertanian negara tercinta ini.

Saya yakin dan optimis, dengan pengelolaan yang baik dan tepat, negara kita yang kaya ini akan mampu menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu ujung tombak tercapainya kesejahteraan rakyat.


Selamat Hari Tani Nasional
Padang, 24 September 2020


Maghdalena- Ketua DPW RPI Sumatera Barat – 


Tags: , , , ,

Maghdalena

Bio:

- Belajar, dan Terus Belajar - Ketua DPW RPI Sumatera Barat.

Related Posts


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *